Kisruh antara Ahok dan DPRD semakin hari kian meruncing. Forum mediasi tidak berjalan baik. Arus demonstrasi pun terbentuk dua arah. Yang pro dan kontra dengan Ahok. Di sosial media, perang cyber pun juga terjadi. Baik yang mendukung Gubernur Ahok maupun yang memang Ahok Haters. Apapun yang terjadi, apakah seharusnya kita membela Ahok, dan apakah kita memang sedang membela Ahok?
Kasus mark up anggaran adalah barang lama. Program lelang/tender yang memenangkan perusahaan abal-abal, bukan rahasia lagi. Lihat saja kasus Nazaruddin, ia mengendalikan belasan perusahaan PT yang konon untuk mengakses dana proyek pemerintah. Dan jika angka 12 Triliun lebih yang diucapkan Ahok itu merupakan bentuk mark up anggaran, betapa fantastisnya. Lebih fantastis dari Bank Century yang menjadi mega skandal, padahal angkanya masih 6,7 Triliun. Anda bayangkan betapa mengerikannya jika fenomena ini akhirnya menjadi sebuah kasus penyelewengan dana.
Terlepas dari apakah membela Ahok atau tidak, hal-hal semacam ini menjadi catatan serius bahwa mark up anggaran merupakan kejahatan yang susah untuk ditolerir. Anda bayangkan jika angka 12 Triliun itu tepat sasaran, betapa sangat bergunanya. 12 Trilun bukan nominal yang kecil, bahkan untuk sekedar membayangkannya saja, saya tidak mampu. Butuh berapa koper super jumbo untuk menampung uang sebanyak itu?
12 Triliun setara dengan 12.000 Milliar. 1 Milliarnya saja ada 1000 juta. Jika biaya hidup satu orang di Ibukota setiap bulannya sekitar 10 juta, maka angka 1 milliarnya bisa menggaransi hidup 100 orang. 100 milliar bisa menggaransi hidup 10.000 orang. 1.000 milliar bisa menggaransi hidup 100.000 orang, dan 12 Triliun berarti bisa untuk hidup 1,2 juta orang.
Belum lagi, jika uang itu digunakan untuk membangun gedung sekolah, atau untuk membuka lapangan kerja, memberi modal kepada pengusaha pemula, atau misalkan, untuk memulangkan para transmigran yang semakin menyesakkan Ibukota. Daripada di mark up untuk membeli alat-alat yang kurang dibutuhkan, yang sebagian dananya entah lari kemana.
Sungguh, kalau boleh jujur, sebenarnya kita tidak sedang membela Pak Ahok. Meskipun Pak Ahok lah yang telah membuka ini menjadi konsumsi publik. Kita sedang mengklarifikasi soal anggaran negara, yang kita percayakan pengelolaannya kepada para pejabat elite. Kalau Pak Ahok mengada-ngada, sudah siap dipecat. Itu jaminan tertinggi. Nah, kalau DPRD yang mengada-ngada, belum ada satu pun yang bilang untuk siap dipecat atau mengundurkan diri. Karena pasti kalau terbukti akan langsung ke jeruji besi.
Dan lagipula, mana ada yang mau merasa salah? Jadi jangan salahkan juga kalau rakyat lebih percaya kepada yang memberikan jaminan.
~Fahr~
